PALUTA || Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara, H. Aswin Parinduri, SH., MH., melaksanakan Reses I Tahun Sidang III Tahun 2026–2027 di Desa Hiteurat, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Kamis (24/9/2026).

Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang masih mereka hadapi, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Paluta yang juga Bendahara Umum DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Mula Rotua Siregar, S.Sos., Kepala Desa Hiteurat, Kepala Desa Siboru Angin, Kepala Desa Sandean Julu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda.

Dalam sambutannya, Aswin Parinduri menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas dan fungsi anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk mendengar kebutuhan warga sekaligus menghimpun aspirasi yang nantinya dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Setelah penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog dan penyampaian aspirasi. Warga diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.

Sejumlah aspirasi yang mengemuka berkaitan dengan infrastruktur jalan, peningkatan status Pustu menjadi Puskesmas, serta persoalan pasokan listrik yang kerap mengalami pemadaman di wilayah tersebut.

Persoalan jalan menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Warga berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap agar akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih mudah.

Selain infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan harapan agar fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dapat ditingkatkan. Usulan peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas dinilai penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga yang berada jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

Keluhan lainnya menyangkut kondisi kelistrikan. Warga mengeluhkan pemadaman listrik yang dinilai cukup sering terjadi dan berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serta solusi dari pihak terkait.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aswin Parinduri menyatakan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Reses pun tidak sekadar menjadi forum pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat, tetapi menjadi momentum untuk memetakan langsung kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

Melalui penyerapan aspirasi tersebut, masyarakat berharap berbagai persoalan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat diperjuangkan menjadi bagian dari program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (DsP)